JAKARTA – Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 termaktub pengadaan beras dalam negeri yang berasal dari Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Berangkat dari itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berembuk bersama stakeholder penggilingan dan perberasan yang terkait guna membicarakan usulan HPP GKG.
“Setelah pemerintah memastikan harga gabah di tingkat petani dan sudah beres, selanjutnya yang perlu dipastikan adalah harga di tingkat penggilingan dan pedagang.”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
PROPAMI Care Hadir di Babelan Bantu Anak-anak Panti Asuhan Pulih dari Dampak Bencana
Secarik Ijazah Menjadi Medan Politik yang Absurd di Di Tengah Pusaran Hoaks dan Gugatan Hukum,
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini harus lengkap, mulai dari hulu hingga hilir,” jelas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam persamuhan di Jakarta pada Selasa (22/4/2025).
Sebagaimana diketahui, melalui instrumen HPP GKP Rp 6.500 per kilogram (kg), pemerintah bersama Perum Bulog telah kembali berhasil menghadirkan jaring pengaman harga bagi petani.
Dalam pantauan dalam Panel Harga pangan NFA, rerata harga GKP secara nasional pada 22 April berada di Rp 6.549 per kg.
Baca Juga:
Versi Majalah Infobank, PT Bank Raya Indonesia Tbk Masuk Jajaran 3 Besar Bank Digital Terbaik
Berkat upaya penjagaan harga petani tersebut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada puncak panen tahun 2025 ini.
Yakni di Maret 2025 mengalami eskalasi 6,93 poin menjadi 123,72 dibandingkan pada puncak panen tahun sebelumnya yang jatuh di April 2024. NTP pada April 2024 adalah 116,79.
Idem pula dengan capaian NTP Tanaman Pangan (NTPP) saat puncak panen Maret 2025 tercatat sebesar 108,95.
Sementara pada puncak panen 2024 di April, NTPP kala itu 105,54.
Adapun disebut puncak panen karena pada April 2024 karena produksi beras di bulan itu sebanyak 5,38 juta ton dan pada Maret 2025 puncak produksi beras diperkirakan dapat mencapai 5,57 juta ton.
“Jadi meskipun sudah diberikan HPP GKP Rp 6.500, itu harga minimal, tapi mohon dengan sangat, bisa disampaikan melalui penyuluh dan teman-teman di lapangan, supaya GKP yang ada itu benar-benar gabah kering panen.”
“Ini karena Bulog membelinya harus berbentuk gabah kering panen, bukan gabah kering pohon, bukan gabah yang hijau atau bukan gabah yang rusak,” tegas Arief.
“Produksi gabah dan beras memang harus terjaga. Jangan sampai shortage, karena harga otomatis bisa naik. Itu kunci yang pertama.”
“Momen saat ini memang waktunya Bulog menyerap. Kemudian nanti lepas dari panen raya, grafiknya akan turun. Nah itu waktunya kita lepas stok,” imbuhnya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan langkah pemerintah selanjutnya setelah berhasil menjaga harga petani, terutama pada momen kulminasi panen, adalah menjaga daya beli masyarakat.
Arief kemukakan kelompok masyarakat desil 1 dan 2 wajib disokong taraf hidupnya.
“Dengan HPP GKP, pada saat produksi tinggi, biasanya harga petani jatuh. Itu yang kita jaga dengan Bulog serap semaksimal mungkin, supaya petani terlindungi.”
“Lalu HPP GKG perlu juga untuk membantu penggiling dengan dryer kapasitas kecil.”
“Kita ingin bagaimana setiap penggiling padi bisa berkompetisi sehat dan efisiensi agar bisa diserap pemerintah,” ujarnya.
“Selanjutnya yang perlu dijaga itu adalah daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.”
“Itu yang dijaga, khususnya yang termasuk desil 1 dan 2. Itu ada kurang lebih 20 juta.”
“Pemerintah perlu melindungi dengan menciptakan harga yang baik, sehingga daya beli pun terjaga,” kata Arief lagi.
Dalam epilognya, Arief mengatakan akan merangkum semua usulan dalam rapat hari ini dan disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Nanti akan dibahas dalam Rakortas Pangan. Apabila nanti diperlukan dibawa ke Ratas bersama Bapak Presiden.”
“Apa pun yang diputuskan, kita semua harus siap menjalankan. Ini karena beras menjadi salah satu concern Bapak Presiden,” tutupnya.
Adapun rapat yang dihelat NFA hari ini sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
HPP GKP dan beras telah ditetapkan, namun belum ada ketetapan terhadap HPP GKG.
Sementara, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa penetapan HPP GKG diyakini akan mampu mengakselerasi tingkat serapan Bulog.
“GKG ini akan mendukung serapan Bulog. Nah kalau ada peluang untuk serapan GKG sebagaimana Inpres yang sudah dikeluarkan, maka HPP GKG ini memberi ruang kepada Bulog untuk mempercepat serapannya,” ungkapnya.
Di forum yang sama, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mendorong penetapan instrumen harga oleh pemerintah mesti mampu menggambarkan realitas pasar.
Dengan begitu dapat memberi proteksi dan penyulut semangat kegiatan produksi bagi petani.
“Instrumen kebijakan harga yang akan dibahas itu (mesti) betul-betul mampu menggambarkan bahwa yang terjadi itu adalah pergerakan supply and demand.”
“Instrumen kebijakan harga itu pada intinya ditujukan untuk memproteksi petani, untuk menjamin kesejahteraan petani,” urainya.
“Kalau di masa lalu waktu zamannya pemerintahan Soeharto, setiap memasuki bulan Oktober, selalu ada pengumuman harga gabah akan naik.”
“Nah itu tujuannya untuk memotivasi orang serempak, oh ada kenaikan harga gabah, maka orang (jadi) semangat nanam waktu itu,” sambung Yeka.
Turut hadir dalam Rakor hari ini antara lain Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono.
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Profesor Dwi Andreas Santosa.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sutarto Alimoeso, dan perwakilan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Beserta pula perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS).
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).
Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).***
Untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Persrilis.com atau Jasasiaranpers.com di lebih dari 175an media.
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Sapulangit Media Center (SMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Jazirahnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com
